Tanpa Utang, Negara Tidak akan terurus
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (tengah), bersama Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta (kiri), dan Deputi Senior Gubernur BI, Miranda Goeltom memberikan penjelasan saat rapat kerja dengan Anggota Panitia Anggaran DPR di Gedung MPR/ DPR Senayan, Jakarta, Rabu (5/3).
[JAKARTA] Pemerintah menilai, kenaikan jumlah utang Indonesia masih berada dalam postur APBN. Kalau dilihat dari rasio utang terhadap rasio PDB, utang Indonesia justru kian menurun. Apalagi, nyaris mustahil negara bisa berjalan tanpa adanya utang.
Demikian diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Selasa (4/3) malam.
"Saya ingin betul perekonomian Indonesia dipikul dari sektor pajak. Namun, kalau terlalu ketatkan fiskal balance atau hingga mencapai surplus, negara jadi tidak terurus, akan terjadi malapetaka sosial politik . Kebijakan fiskal itu untuk melayani negara. Jadi kami berusaha mencari keseimbangan, dalam rambu-rambu yang cukup sehat, artinya utang," tutur Menkeu.
Ia melanjutkan, pada dasarnya kenaikan jumlah utang masih berada dalam fungsi postur APBN. Kalau APBN masih dalam defisit, otomatis akan ada utang baru.
"Konsekuensinya sangat serius, berhubungan dengan pajak yang ada dalam penerimaan. Saya ingin betul melakukan reformasi pajak, sehingga Indonesia akan dipikul dari sektor pajak. Namun untuk menaikkan pajak, selama saya tiga tahun jadi Menkeu dan lihat di semua negara, dan aspek-aspek lain, saya akan bilang reformasi itu tidak seperti membalikkan tangan," paparnya.
Namun, ia melihat, tetap ada tren positif dalam rasio utang Indonesia. Telah terjadi pertumbuhan lebih dari 20 persen. Jika dibanding negara lain ini sangat baik.
"Tidak yang terbaik, tapi tidak memalukan," katanya.
Tertunda
Apalagi, sejak krisis ekonomi 1997 lalu, banyak agenda yang tertunda dan tidak dilakukan. Sekolah yang dibangun puluhan tahun lalu serta infrastruktur seperti jalan raya tidak direhabilitasi. Menurut Menkeu, kebutuhan untuk berbagai pengeluaran tidak berkurang. Oleh karena itu, utang pun dibutuhkan. "Mungkin kita bisa desain kebutuhan yang lebih efisien. Itu adalah PR untuk saya dan Bappenas," katanya.
Pada 2007 lalu, rasio utang pemerintah terhadap rasio PDB berjumlah 36 persen. Sementara untuk tahun 2008 ini, rasionya diprediksi akan berada pada angka 33 persen. Ini tentu menurun drastis dari angka rasio utang sebesar 67 persen pada 2002.
Menurut Menkeu, rasio utang Indonesia saat ini sudah selevel dengan beberapa negara maju di dunia. Apalagi, jarang sekali negara di dunia yang bisa bertahan tanpa utang.
"Kecuali Singapura ya. Mereka selalu berupaya me-nol kan utang-utang mereka di akhir tahun. Sementara Australia setelah melakukan fiscal revolving sekarang enjoying surplus. Itu hanya contoh kecil dari beberapa negara yang tidak punya utang. AS saja saat ini mengalami twin defisit yang kronis. Semua negara eropa juga punya utang. Rasio utang kita turun, itu sudah bagus," paparnya. [D-10]
________________________________________